STATUS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF SEBAGAI COLLECTING SOCIETY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERBANDINGAN IMPLEMENTASINYA DI AMERIKA SERIKAT

Junabiko, Alty (2021) STATUS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF SEBAGAI COLLECTING SOCIETY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERBANDINGAN IMPLEMENTASINYA DI AMERIKA SERIKAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (721kB) | Preview
Preview	Text BAB IV Penutup.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (356kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi-Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berhak untuk mengelola hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta maupun Pemilik Hak Terkait dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti melalui suatu perjanjian pemberian kuasa. Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk mewujudkan sebuah pelayanan satu pintu demi menyederhanakan proses pemungutan royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan status Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia dan praktek lembaga sejenis di Amerika Serikat. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini bersifat normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ; (1) Konstruksi hukum dalam pembentukan lembaga ini dinilai kurang tepat, karena dianggap mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dari sebuah lembaga manajemen kolektif, terlihat dari terlalu banyak campur tangan negara dari awal pembentukan dan pengaturan wewenang lembaga manajemen kolektif. (2) Dibandingkan dengan praktek pemungutan royalti oleh lembaga sejenis di Amerka Serikat, pemerintah/negara tidak terlalu dominan dalam pembentukan lembaga manajemen kolektif, pemerintah berperan untuk memfasilitasi dan mengawasi agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item