Analisis Sistem Pembayaran Gaji Pegawai Negri Sipil Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Al, Hadiid (2022) Analisis Sistem Pembayaran Gaji Pegawai Negri Sipil Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrack) abstrak.pdf - Published Version Download (789kB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (BAB 5 Pendahuluan) BAB 5 Penutup.pdf - Published Version Download (419kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (375kB)
	Text (TA Full Taxt) TA fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dunia saat ini semakin berkembang dan mengalami kemajuan sangat pesat. Sehingga sumber daya manusia sebagai pelakunya dituntut untuk menjadi berkualitas. Personil yang menjadi pelaku harus berkualitas dan memiliki kemauan yang kuat untuk menguasai teknologi. Dengan adanya perkembangan global usaha.yg semakin pesat tadi maka setiap tempat kerja & perusahaan dituntut buat mengadakan peningkatan segala sesuatu yg bekerjasama dengan aktivitas operasional yang dilakukan sang perusahaan, baik pada perencanaan, aplikasi & pengendaliannya setiap perusahaan akan berupaya buat mencapai tujuan & harapannya efektif & efesien. Efektif & efesien perusahaan tergantung dalam baik atau buruknya pengelolaan terhadap perusahaan itu sendiri Akuntansi adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan pengolahan data transaksional dalam bentuk numerik untuk menyajikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Sistem akuntansi adalah metode dan tata cara pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan dalam bentuk informasi tentang keadaan keuangan suatu perusahaan, yang membantu suatu perusahaan dalam mengelola keuangannyaInstitusi yang baik tentunya wajib mempunyai system manajemen dan system akuntansi yang baik, salah satu contohnya adalah system pembayaran gaji yang merupakan bagian dari system akuntansi yang harus bersifat objektif bagi setiap tenaga kerja perusahaan maupun institusi. System pengelolaan data gaji Pegawai Negri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Kota Padang telah menggunakan system komputerisasi. Penggunaan system komputerisasi ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan data gaji pegawai yang setiap tahunnya mengalami perubahan. Sistem pembayaran gaji pegawai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Kota Padang melibatkan beberapa bagian diantaranya: 1. Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) Bertanggung jawab dalam memeriksa data mutasi kepegawaian dan menerima.SPP/SPM yang telah ditanda tangani ,menyusun dan melengkapi berkas serta ADK untuk diserahkan ke petugas penghubung. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bertanggung jawab dalam memeriksa dan menandatangani daftar gaji SPP dan SSP. 3. Bendahara Pengeluaran Bertanggung jawab memeriksa dokumen SSP LS gaji dan kelengkapan dokumen lainnya kemudian mengirim SPP LS gaji dan kelengkapannya ke bagian verifikasi. 4. Bagian verifikasi Bertanggung jawab dalam memeriksa tagihan SPP LS gaji, 5. Pengolahan Data Keuangan Bertanggung jawab dalam memproses SSP LS gaji yang telah ditandatangani dan mencetak SPM LS gaji untuk di kirim ke pejabat penandatanganan SPM LS gaji untuk diperiksa. 6. Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara (KPPN) Bertanggung jawab dalam pengecekan SPP dan SPM yang diterima dari pengguna anggaran. Jika sudah sesuai dengan ketentuan maka KPPN akan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana). Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai sistem pembayaran gaji Pegawai Negri Sipil pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Kota Padang maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu : 1. Sistem Pembayaran gaji pada PNS dilakukan dengan menggunakan aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat). 2. Pengelola data penggajian pegawai diketahui selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengelolaan data penggajian, maka dari itu Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggunakan sistem komputerisasi untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 3. Kebijakan mengenai penggajian telah sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan adanya pemberian tunjangan-tunjangan, biaya kesehatan, uang lembur dan lain-lain.

Actions (login required)

View Item