 | Up a level |
Andreas, j sinaga (2016) PERKEMBANGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN. S2 thesis, Universitas Andalas.
Dina, Fadhilah (2019) PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH YANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN DI KOTA PADANG. S2 thesis, Universitas Andalas.
EDI, GUSTIA BAHRI (2018) GAGASAN PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PERWAKILAN DI DAERAH. D3 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
Erinsyah, Ridhollah Agung (2020) Pembaruan Hukum Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dari Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. S2 thesis, Universitas Andalas.
FIRDAUS, NAZIF (2019) KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI. S2 thesis, Universitas Andalas.
MIKE, HARIYATI (2017) BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) SEBAGAI SALAH SATU BADAN USAHA DALAM PRANATA HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA. D3 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
Muhamad, Iqbal Suhaimi (2016) PENGATURAN PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL(STUDI KASUS KEBOCORAN MINYAK DI TELUK MEKSIKO PADA TAHUN 2010). D3 thesis, Universitas Andalas.
Muhammad, Ridho Maulana (2024) PERBANDINGAN SISTEM KEPARTAIAN DAN KEPEMILUAN DALAM UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERWUJUDAN STRONG PRESIDENTIALISM. D3 thesis, Universitas Andalas.
RIANTY, NINDY MELRINA (2016) PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK SUMATERA BARAT. D3 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
Robby, Fernanda (2018) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat). S2 thesis, Universitas Andalas.
SAFITRI HANDAYANI, HANDAYANI (2014) PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS SEBAGAI DASAR BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK DI KOTA PADANG. D3 thesis, Universitas Andalas.
Sopian, Anas (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN TENTANG PEMISAHAN HARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. S2 thesis, Universitas Andalas.
