Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Ratih, Ratih (2021) Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (754kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
Preview	Text (BAB VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (463kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (682kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (37MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kota Padang yang menjadi kota pertama di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki MPP pada Tahun 2018. Penyelenggaranya MPP memiliki 16 instansi pelayanan, namun hanya terdapat 3 instansi yang aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu Standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penyelenggara kegiatan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, dan konsisi sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti penarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya, MPP memiliki sumber daya yang terbatas dan minimnya pemahaman implementor mengenai kebijakan MPP di Kota Padang. Pada hubungan antar organisasi kurang berjalan dengan baik karena sedikitnya rapat koordinasi yang diadakan. Kemudian ketidakjelasan struktur yang terdapat pada pelaksanaan MPP di Kota Padang dan tidak terdapat nota kesepahaman di MPP Kota Padang

Actions (login required)

View Item