AKIBAT HUKUM NOTARIS BERTINDAK SEBAGAI MAKELAR TANAH DI KOTA PADANG

POPPY, ALMIRA (2020) AKIBAT HUKUM NOTARIS BERTINDAK SEBAGAI MAKELAR TANAH DI KOTA PADANG. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (cover dan abstrak) cover Tesis+abstrak.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (BAB I TESIS) BAB I tesis.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (BAB IV TESIS) BAB IV TESIS.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA TESIS.pdf - Published Version Download (181kB)
	Text (Tesis fix Turnitin) Tesis Turnitin Oke Poppy Almira.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (35MB)

Abstract

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Sebagai salah satu kebutuhan hukum peran notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat. Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mengkehendaki notaris melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Namun dalam praktiknya adanya ditemukan beberapa oknum notaris melakukan pelanggaran salah satunya notaris berinisial EPS yang telah bertindak sebagai makelar tanah pada proyek pengadaan tanah dan perencana pembangunan untuk salah satu universitas yang ada dikota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai makelar tanah yang dilakukan notaris serta akibat hukum yang ditimbulkan menurut kode etik notaris dan undang-undnag jabatan notaris. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Metode Yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa notaris bertindak sebagai makelar tanah memiliki faktor yang menyebabkan notaris bertindak sebagai makelar tanah di Kota Padang terbagi dua yaitu faktor individu dan faktor social dan berakibat hukum berupa penerapan sanksi yang dalam hal ini adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Actions (login required)

View Item