HAMBATAN IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM MENINGKATKAN INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK

Windel, Sulthan Dzakwan Dhaifullah (2026) HAMBATAN IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM MENINGKATKAN INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (Tesis Fulltext) Tesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab munculnya hambatan dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Solok serta mengidentifikasi upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian berangkat dari paradoks empiris antara capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Solok yang tergolong sangat baik dengan tingkat adopsi IKD oleh masyarakat yang tetap rendah dan belum memenuhi target nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, serta masyarakat, dan dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi IKD bersifat struktural dan berlapis pada keempat variabel tersebut, yang keseluruhannya bermuara pada satu akar persoalan yang sama, yaitu ketiadaan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi teknis yang tidak secara eksplisit mewajibkan integrasi IKD di luar Disdukcapil dan memicu fragmentasi domain kebijakan antara ekosistem kelembagaan SPBE yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika dengan ekosistem IKD yang dikelola Disdukcapil secara terpisah, sehingga keberhasilan pada satu domain tidak berkontribusi terhadap domain lainnya. Pemerintah Kota Solok, melalui Disdukcapil, telah melakukan empat kategori upaya, yaitu perluasan jangkauan aktivasi, penguatan regulasi, formalisasi kerja sama kelembagaan, dan inovasi komunikasi publik, namun seluruh upaya tersebut belum mampu mengatasi keterbatasan regulasi lintas sektor dan fragmentasi kelembagaan yang bersifat sistemik.

Actions (login required)

View Item