PELAKSANAAN PEMOTONGAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG

Ulhaq, Khairunnisa Daffa (2026) PELAKSANAAN PEMOTONGAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01.Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (14MB)
	Text (02. Bab I) 02.Bab I.pdf - Published Version Download (819kB)
	Text (03. Bab IV) 03.Bab IV.pdf - Published Version Download (621kB)
	Text (04.Daftar Pustaka) 04.Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (658kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (24MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu kaidah Hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah zakat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Salah satu jenis zakat yang dikelola di Indonesia adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Kantor Kementerian Agama Kota Padang mengimplementasikan pengumpulan zakat ini dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim menggunakan sistem penggajian otomatis (payroll system). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Padang ditinjau dari Hukum Islam? 2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemotongan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang agar tetap sesuai dengan prinsip Hukum Islam? Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Secara administratif pengumpulan zakat oleh UPZ telah berjalan baik. Namun, secara substansi Hukum Islam, praktik ini menyisakan persoalan mendasar. Sistem payroll yang memotong gaji ASN secara sama rata, dimana fluktuasi tajam harga emas diabaikan oleh sistem yang tetap memotong gaji pegawai yang di bawah ambang batas nisab selama saldo mencukupi, dan baru berhenti jika saldo kurang akibat kredit bank. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa harta yang dikeluarkan untuk membayar zakat haruslah kepemilikan sempurna dan hal ini juga melanggar prinsip keadilan finansial. Ditambah lagi, dasar pemotongan baru bersifat persetujuan secara kolektif tanpa keridhaan tertulis dari setiap ASN selaku muzaki. 2. Kendala utama yang ditemukan meliputi belum tersedianya persetujuan tertulis dari muzaki, pemotongan rata 2,5% tanpa menyesuaikan fluktuasi harga emas terhadap standar nisab, serta masih rendahnya kesadaran hukum pegawai. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan mekanisme persetujuan tertulis kepada setiap pegawai, penyesuaian acuan nisab secara berkala mengikuti perkembangan harga emas, serta penguatan edukasi keagamaan secara berkelanjutan guna mewujudkan kepatuhan yang sah dan berkeadilan sesuai prinsip Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item