PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN YANG DITETAPKAN PUTUSAN VERSTEK DI KABUPATEN KAMPAR

KRISANANDA, ALDI (2026) PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN YANG DITETAPKAN PUTUSAN VERSTEK DI KABUPATEN KAMPAR. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (BAB I) BAB 1 .pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (282kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Peralihan hak atas tanah ketika penjual tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga pembeli tidak dapat melakukan balik nama sertipikat. Dalam kondisi demikian, masyarakat menempuh penyelesaian melalui gugatan perdata yang berakhir dengan putusan verstek sebagai dasar untuk memperoleh kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan verstek di Kabupaten Kampar, proses persidangan jual beli di bawah tangan yang diputus secara verstek, serta perlindungan hukum bagi tergugat pemilik hak tanah berdasarkan putusan verstek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan pihak Kantor pertanahan Kabupaten Kampar mengenai peralihan hak atas tanah yang berasal dari jual beli di bawah tangan dan Pengadilan Negeri Bangkinang, dokumen terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta penelitian studi Kepustakaan yang bersumber peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dilakukan dengan dianalisis data secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada jual beli di bawah tangan dan diperkuat dengan putusan verstek menunjukkan bahwa implementasi kepastian hukum dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah belum terwujud secara optimal, meskipun secara normatif Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan dasar pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan, dalam praktiknya kantor pertanahan masih mengarahkan pembuatan akta jual beli melalui PPAT sesuai Pasal 37 ayat (1). Dalam proses persidangan putusan verstek, hakim dalam memeriksa perkara yaitu hakim ketua dan 2 (dua) hakim anggota, hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menerapkan prinsip kehati- hatian dengan memastikan pemanggilan tergugat dilakukan secara sah dan patut serta tetap mewajibkan penggugat membuktikan dalil gugatannya melalui alat bukti surat, saksi, dan pemeriksaan setempat (descente) sebelum menjatuhkan putusan verstek. Adapun perlindungan hukum bagi tergugat pemilik hak tanah diberikan melalui mekanisme perlindungan hukum preventif berupa pemanggilan yang sah dan patut memberikan toleransi pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dan pemeriksaan pembuktian, serta perlindungan hukum represif melalui upaya hukum verzet dan Peninjauan Kembali (PK).

Actions (login required)

View Item