Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia

Fahri, Micho Algif (2026) Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1.cover-abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) 2. Bab I.pdf - Published Version Download (838kB)
	Text (Bab 5 Penutup) 3. bab akhir.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (532kB)
	Text (Thesis full text) 5.fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Meskipun berfungsi sebagai guardian of the constitution, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 belum mencakup mekanisme constitutional complaint. Akibatnya, pelanggaran hak konstitusional akibat tindakan atau kelalaian organ negara belum memiliki mekanisme penyelesaian yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan dalam perlindungan hak konstitusional di Indonesia, berbeda dengan negara seperti Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan yang telah menerapkan constitutional complaint sebagai instrumen perlindungan hak dasar warga negara. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara melalui penerapan constitutional complaint di Indonesia, dengan dua pertanyaan penelitian yaitu: Pertama, bagaimana mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia? Kedua, apa urgensi rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pemberian wewenang constitutional complaint sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan dan pemulihan hak konstitusional warga negara di Indonesia pada dasarnya telah tersedia melalui instrumen konstitusional, legislasi, yudisial, dan mekanisme administratif. Namun, seluruh mekanisme tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap pelanggaran hak konstitusional yang timbul dari tindakan konkret organ negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas dalam melakukan pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga belum dapat mengadili pengaduan konstitusional warga negara secara langsung. Kondisi ini menimbulkan kekosongan mekanisme perlindungan hukum (rechtsvacuum) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penyempurnaan sistem hukum merupakan kebutuhan konstitusional guna penyempurnaan sistem hukum Indonesia serta memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, memperluas access to justice, serta mewujudkan supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis secara substantif.

Actions (login required)

View Item