IMPLIKASI PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM AKTA KUASA MENJUAL OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39 PK/Pid/2025)

Helmi, Rackhel Monica (2026) IMPLIKASI PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM AKTA KUASA MENJUAL OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39 PK/Pid/2025). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (158kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (03. BAB V) 03. BAB V.pdf - Published Version Download (117kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (05. Thesis Fulltext) 05. Thesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (929kB) | Request a copy

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keautentikan akta yang dibuat oleh notaris dapat terdegredasi menjadi akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap penandatanganan akta. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implikasi pemalsuan tanda tangan dalam akta kuasa menjual oleh notaris studi kasus Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025; (2) Bagaimana kedudukan hukum Akta Kuasa Menjual yang tanda tangannya dipalsukan oleh notaris studi kasus Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implikasi pemlasuan tanda tangan oleh notaris berdampak pada jabatan notaris yaitu berupa pertanggunngjawaban secara Administrasi jika melanggar undang-undang dan mengabaikan prosedur, pertanggungjawaban perdata apabila digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mengganti kerugian, dan notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Selain itu implikasi terhadap jabatan notaris berupa tanggung jawab secara etik jika bertentangan dengan Kode Etik Profesi. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39 PK/PID/2025 mempertimbangkan bahwa pemalsuan tanda tangan oleh notaris terbukti sebagai suatu tindak pidana yaitu Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat; (2) Terhadap akta Akta Kuasa Menjual yang tanda tangan salah satu pihaknya dipalsukan oleh notaris pada kasus Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 adalah dapat dibatalkan, karena syarat subjektif dalam perjanjian pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut tidak terpenuhi dan juga melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) UUJN. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi Kode Etik Notaris, dan penguatan pengaturan dalam UUJN yang berbasis teknologi dengan menggunakan verifkasi biometric serta harmonisasi antara UUJN dengan KUHP agar mengatur lebih lanjut terkait batasan sejauh mana seorang notaris dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Bagi pemerintah agar dapat memaksimalkan pengawasan oleh Majelis Pengawas kepada notaris dengan pemberian apresiasi dan penguatan sarana dan prasarana.

Actions (login required)

View Item