Pengawasan Pemerintah Kabupaten Solok Terhadap Sertifikat Laik Fungsi sebagai Dasar Pemanfaatan Bangunan Gedung di Kabupaten Solok

Imam, Raden Muhamad Maulana (2026) Pengawasan Pemerintah Kabupaten Solok Terhadap Sertifikat Laik Fungsi sebagai Dasar Pemanfaatan Bangunan Gedung di Kabupaten Solok. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (660kB)
	Text (Bab I) 02. Bab 1 (minimum).pdf - Published Version Download (298kB)
	Text (Bab IV) 03. bab IV.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sertifikat Laik Fungsi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemanfaatan bangunan gedung agar terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis suatu bangunan gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan pemanfaatan bangunan gedung yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) guna menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengguna bangunan gedung. Namun dalam praktiknya masih banyak bangunan gedung yang belum memiliki SLF pada bangunan gedung yang sudah ada maupun bangunan gedung yang baru akan dibangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan SLF, lalu bagaimana bentuk pengawasan terhadap pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki SLF, dan yang terakhir bagaimana bentuk pemberian sanksi administratif terhadap pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki SLF. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengawasan dilakukan dengan cara sebelum pembangunan gedung dan setelah adanya bangunan gedung. Untuk bangunan gedung yang sudah berdiri tetapi belum memiliki SLF harus mengurus sekaligus dengan PBG dengan kategori bangunan (Existing). Dalam tindak lanjut pengawasan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi dalam bangunan gedung maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Actions (login required)

View Item