PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM MENERIMA PELAYANAN IGD BAGI PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Tasya, Maharani (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM MENERIMA PELAYANAN IGD BAGI PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (475kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (170kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak serta bentuk perlindungan hukum terhadap pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menerima pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya terkait diskriminasi pelayanan, keterbatasan fasilitas, serta belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal bagi pasien BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan terkait keterlambatan penanganan, keterbatasan ruang rawat inap, serta perlakuan yang tidak setara dibandingkan pasien umum. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pasien BPJS dalam pelayanan IGD secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan kelemahan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional pasien. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas guna menjamin terpenuhinya hak-hak pasien BPJS Kesehatan secara adil, merata, dan non-diskriminatif sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Kata kunci:Perlindungan, Pelayanan, BPJS Kesehatan

Actions (login required)

View Item