PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

RAMADHANI, SUCI (2026) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover dan Abstrak Suci Ramadhani.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I Suci Ramadhani.pdf - Published Version Download (281kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB Akhir Suci Ramadhani.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka Suci Ramadhani.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full Suci Ramadhani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum pidana harus menyeimbangkan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Pada tahun 2024 dan 2025, Pengadilan Negeri Padang mengabulkan beberapa permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, termasuk Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg dan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pdg. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Padang; 2. Bagaimanakah implikasi pertimbangan hakim pada putusan praperadilan terhadap penetapan tersangka yang dikabulkan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan praperadilan, serta bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan praperadilan karena penetapan tersangka tidak memenuhi ketentuan hukum, yaitu kurangnya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama dan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka, serta tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada tersangka. Pertimbangan tersebut memperkuat kepastian hukum melalui penegasan pemenuhan prosedur dan minimal dua alat bukti, sekaligus memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan mencegah pelanggaran prosedural, salah tangkap, dan kriminalisasi. Penelitian ini menyarankan agar penyidik meningkatkan ketelitian, profesionalitas, dan kehati-hatian serta mengoptimalkan penerapan KUHAP baru guna memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item