PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK DAN PROSES BALIK NAMA YANG BERASAL DARI TANAH PUSAKA TINGGI MILIK KAUM (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR:155/PDT.G/2023/PN.PDG PADA PENGADILAN NEGERI PADANG)

Dini Puspita, Sari (2026) PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK DAN PROSES BALIK NAMA YANG BERASAL DARI TANAH PUSAKA TINGGI MILIK KAUM (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR:155/PDT.G/2023/PN.PDG PADA PENGADILAN NEGERI PADANG). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (404kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji sengketa peralihan tanah pusaka tinggi kaum Andah yang berujung pada terbit dan beralihnya Sertipikat Hak Milik melalui serangkaian transaksi jual beli, sebagaimana tercermin dalam Putusan Perdata Nomor 155/Pdt.G/2023/PN.PDG. Tanah yang menjadi objek sengketa pada dasarnya merupakan pusaka tinggi yang telah terikat dalam hubungan pagang gadai sejak tahun 1945, sehingga secara adat tidak dapat dialihkan tanpa penyelesaian hubungan gadai dan persetujuan kaum melalui mamak kepala waris. Meski demikian, tanah tersebut kemudian diperdagangkan oleh individu yang tidak memiliki kapasitas adat, dan akhirnya ditetapkan sebagai Hak Milik atas nama pihak luar melalui proses pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga isu utama: pertama, proses terjadinya transaksi jual beli terhadap tanah ulayat yang masih berstatus pusaka tinggi; kedua, mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut; dan ketiga, proses balik nama sertipikat dari pemegang hak sebelumnya kepada pemegang hak yang terakhir. Ketiga isu tersebut dianalisis dengan menggunakan tiga kerangka teori, yaitu teori pertanggungjawaban, teori kepastian hukum, dan teori keadilan sebagai pisau analisis normatif terhadap fakta hukum dalam putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN.PDG sebagai bahan hukum sekunder, serta ditunjang Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya sebagai landasan normatif. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan doktrin hukum adat Minangkabau. Data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum untuk menghubungkan norma dengan fakta dalam perkara. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadinya jual beli atas tanah sengketa berawal dari perbuatan individu yang tidak memiliki kewenangan adat untuk bertindak atas nama kaum, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum berlapis bagi pihak-pihak yang kemudian memperoleh tanah tersebut. Proses penerbitan sertipikat tidak mencerminkan kepastian hukum substantif karena negara hanya memproses peralihan berdasarkan persyaratan formal tanpa melakukan verifikasi status adat tanah dan keberadaan hak gadai yang masih berjalan. Sementara itu, proses balik nama sertipikat di antara para pemegang hak selanjutnya, walaupun sah secara administratif, memperkuat ketidakadilan terhadap kaum pemilik tanah dan memindahkan cacat hukum dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rangkaian peralihan hak dalam perkara a quo tidak mencerminkan asas pertanggungjawaban, kepastian hukum, maupun keadilan. Negara, melalui lembaga pertanahan, tidak boleh hanya bertumpu pada prosedur administratif, tetapi wajib memastikan kesesuaian antara hak yang didaftarkan dengan realitas hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum pertanahan nasional dan sistem hukum adat melalui integrasi verifikasi substantif sebelum penerbitan sertipikat, serta pengaturan perlindungan yang nyata bagi tanah pusaka tinggi dalam praktik pendaftaran tanah. Kata Kunci: pusaka tinggi, sertipikat hak milik, pertanggungjawaban, kepastian hukum, keadilan, penelitian normatif.

Actions (login required)

View Item