DESENTRALISASI FISKAL DI SEKTOR KELAUTAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA

Fahrur Rozi, Rozi (2026) DESENTRALISASI FISKAL DI SEKTOR KELAUTAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover&abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text (bab 1) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (bab IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (330kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (fulltext) 05. Thesis Fulltext_Fahrur Rozi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang Cipta Kerja tidak saja mengubah tata cara penyusunan peraturan per Undang-undangan tapi juga tata kelola perizinan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Penyeragaman perizinan berusaha yang sebelumnya terfragmentasi di tingkat daerah yang mengatur sektor kelautan dilakukan penyederhanaan perizinan dan sentralisasi kewenangan. Namun, perubahan ini menimbulkan ke tidak jelasan pengaturan desentralisasi , khususnya dalam hal Pembagian kewenangan pusat-daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki sumber daya kelautan kesulitan melakukan pengelolaan potensi dan mengambil manfaat keuangan dalam bentuk penerimaan akibat kompleksitas prosedur dan pembagian kewenangan baru. Diperlukan solusi untuk menyelaraskan Undang-undang Cipta Kerja dengan prinsip otonomi daerah khusus di sektor kelautan. Berdasarkan kondisi tersebut tulisan ini untuk menjawab bagaimanakah pengaturan desentralisasi di sektor kelautan oleh Undang-undang Cipta Kerja dan bagaimana implikasi hukum desentralisasi di sektor kelautan setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja?. Sifat penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan per-Undang-undang an untuk melihat sejauh mana peraturan yang mengatur desentralisasi di sektor kelautan serasi secara vertikal( perundangan yang berkedudukan berbeda) atau horizontal (perundang-undangan yang sederajat atau sama) dalam pandangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pengaturan Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kelautan Oleh Undang -Undang Cipta Kerja cenderung mengurangi otonomi daerah di sektor kelautan. Kemudian pada regulasi turunan Undang-undang Cipta Kerja terjadinya kekosongan hukum perizinan sektor kelautan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kegiatan investasi sekaligus berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini memerlukan penyempurnaan Kerangka Regulasi Desentralisasi dalam Undang-undang Cipta Kerja. Pemberian diskresi administratif kepada daerah dengan pengawasan ketat, serta penyusunan Perda inisiatif untuk mengisi kekosongan hukum.

Actions (login required)

View Item