PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 188/PK/PDT/2018 TERKAIT SENGKETA PEMERINTAH KOTA PADANG DENGAN MASYARAKAT BUNGUS

Putri, Ramadhani (2026) PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 188/PK/PDT/2018 TERKAIT SENGKETA PEMERINTAH KOTA PADANG DENGAN MASYARAKAT BUNGUS. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (110kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Putusan Nomor 188/PK/Pdt/2018 dalam amar putusannya bahwa Pemkot Padang dan Kodim 0312 sebagai tergugat wajib memberikan ganti kerugian tanaman kepada masyarakat bungus sebagai penggugat. Dalam pelaksanaan ganti kerugian tersebut hanya sebesar 60% yang masih dibayarkan, adapun selebihnya sampai saat ini masyarakat bungus belum mendapatkan hak tersebut. Perumusan permasalahan dalam Skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Ganti kerugian Tanaman dalam Putusan Nomor 188/PK/Pdt/2018 terkait sengketa Pemerintah Kota padang dengan masyarakat Bungus? Kedua, Apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat Bungus untuk mendapatkan pemenuhan hak atas ganti kerugian Tanaman?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini karena peneliti ingin melihat implementasi dari peraturan perundang- undangan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil penelitian ini adalah. Pertama, Pemerintah Kota Padang sebagai instansi yang menjalankan pembangunan jalan lingkar Bungus-Lubuk kilangan dalam pelaksaanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki berbagai permasalahan, mulai dari musyawarah yang tidak dilakukan secara jelas dan proses pelapasan hak tanah yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan menerapkan prinsip-prinsip dalam pengadaan tanah, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat proses pembangunan jalan belum tepat sasaran. Kedua, Dalam mengupayakan hak atas ganti rugi yang masih belum terselasaikan, masyarakat bungus bisa melakukan proses eksekusi dalam putusan yang sudah inkhracht tersebut agar dapat secepatnya untuk dipenuhi hak ganti rugi yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang dan Kodim 0312 sebagai tergugat. Eksekusi atau axecutie mengandung arti “ten uitvoer legging van vonnisen”(melaksanakan putusan hakim). Melalui eksekusi, pengadilan menjalankan putusannya dengan memaksa pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan. Kata Kunci: Ganti Rugi, Eksekusi Putusan, Pengadaan Tanah

Actions (login required)

View Item