Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Tanah PT. Pertamina Exploration and Production (EP) Lirik Field di Struktur Sagodom, Desa Gudang Batu)

Arinny, Fadhillah (2026) Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Tanah PT. Pertamina Exploration and Production (EP) Lirik Field di Struktur Sagodom, Desa Gudang Batu). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover) 01. Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (03. BAB IV) 03. Bab IV.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji penguasaan dan pemilikan tanah pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang berstatus Barang Milik Negara (BMN). Fokus penelitian berkenaan tumpang tindih hak atas tanah antara PT. Pertamina EP Lirik Field sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) dengan masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah pada areal pengamanan wilayah kerja migas yang telah digunakan sebagai blok sumur di Struktur Sagodom, Desa Gudang Batu. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) kronologi dan penyebab konflik pertanahan; (2) status hukum tanah Kontraktor; dan (3) upaya hukum penyelesaian konflik pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan BMN hulu migas yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dengan alas hak atas tanah berupa Hak Pakai, sehingga adanya dugaan penerbitan satu dan/atau beberapa sertipikat hak atas tanah pada satu bidang tanah yang sama mengindikasikan cacat administrasi dan/atau cacat yuridis. Menurut Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, konflik pertanahan ini diklasifikasikan sebagai kasus berat yang penanganannya belum dapat diproses karena baik Kontraktor maupun masyarakat belum menggunakan haknya untuk mengajukan pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Upaya hukum penyelesaian konflik yang disarankan mengacu pada PMK Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas dengan mengutamakan musyawarah serta turut mengakomodir upaya hukum dan pengamanan atas adanya perkara di pengadilan.

Actions (login required)

View Item