IMPLIKASI HUKUM GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PT SELAGURI CITA TAMA MEDIKA)

Muhammad, Zydan daseva (2025) IMPLIKASI HUKUM GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PT SELAGURI CITA TAMA MEDIKA). S1 thesis, Universitas Andalas padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (830kB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (557kB)
	Text (Daftar pustaka) DAPUS.pdf - Published Version Download (564kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan lembaga peradilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, khususnya dalam perkara pemutusan hubungan kerja. Namun, dalam pelaksanaan putusan PHI, seringkali muncul hambatan yang disebabkan oleh gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), yakni ketika pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara mengklaim kepemilikan atas objek yang hendak dieksekusi. Salah satu contohnya terjadi dalam perkara antara karyawan dan PT Selaguri Cita Tama Medika, di mana pelaksanaan eksekusi terhadap aset perusahaan menjadi tertunda karena adanya klaim dari pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana implikasi hukum dari gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi putusan PHI dalam perkara pemutusan hubungan kerja dan (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat untuk memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menelusuri fakta-fakta di lapangan melalui wawancara dengan hakim, karyawan, dan kuasa hukum pihak tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga tidak membatalkan putusan PHI, tetapi dapat menghentikan sementara eksekusi terhadap objek yang disengketakan hingga perkara perlawanan tersebut diputus. Kondisi ini berpotensi menunda pemenuhan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penggugat perlu lebih cermat dalam memilih objek eksekusi dan mengupayakan langkah hukum alternatif jika diperlukan. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya pembaruan regulasi terkait batasan derden verzet dalam perkara PHI agar proses eksekusi tidak terlalu mudah diintervensi oleh klaim pihak ketiga.

Actions (login required)

View Item