ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor828/PID.Sus/2023/PN.Pdg)

Bilqis, Bahira (2025) ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor828/PID.Sus/2023/PN.Pdg). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER[1]_merged.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Bab 1) BAB I fix.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab IV) BAB IV penutup dan saran.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (fulltext) pembahasanfix_merged.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuktian tindak pidana narkotika berdasarkan Studi Putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pembuktian yang tepat dan akurat dalam kasus permufakatan jahat karena merupakan bentuk delik formil yang mensyaratkan adanya kesepakatan atau persekongkolan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, terlepas dari apakah tindak pidana tersebut benar-benar terealisasi atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah dari peneleitian ialah ketepatan kekuatan bukti yang diajukan jaksa jaksa penuntut umum untuk membuktikan adanya unsur permufakatan jahat dalam tindak idana narkotika pada studi putusan pengadilan Negri Padang dan dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memasukan Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, wawancara dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara, serta analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur permufakatan jahat dalam perkara ini sangat bergantung pada alat bukti berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, petunjuk dari rangkaian peristiwa, serta barang bukti yang diperoleh dalam proses penangkapan dan penggeledahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembuktian permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pendekatan holistik terhadap seluruh rangkaian fakta dan peran masing-masing pelaku. Dalam konteks perkara ini, meskipun terdapat kesenjangan dalam keterlibatan para terdakwa, JPU berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa seluruh terdakwa turut serta dalam persekongkolan untuk menjual narkotika. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan praktik pembuktian hukum pidana, khususnya dalam perkara narkotika yang bersifat kompleks dan melibatkan lebih dari satu pelaku.

Actions (login required)

View Item