PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI MAKAM BAGI ETNIS TIONGHOA OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

VIVI, ALISA (2019) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI MAKAM BAGI ETNIS TIONGHOA OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak - Vivi Alisa 1210112025) VIVI ALISA 1210112025 ILMU HUKUM - cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (247kB) | Preview
Preview	Text (BAB I - Vivi Alisa 1210112025) VIVI ALISA 1210112025 ILMU HUKUM - BAB 1.pdf - Published Version Download (498kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV - Vivi Alisa 1210112025) VIVI ALISA 1210112025 ILMU HUKUM - BAB IV.pdf - Published Version Download (174kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN - Vivi Alisa 1210112025) VIVI ALISA 1210112025 ILMU HUKUM - DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (307kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL - Vivi Alisa 1210112025) Vivi Alisa 1210112025- Ilmu Hukum- Skripsi-watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI MAKAM BAGI ETNIS TIONGHOA OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG Vivi Alisa, 1210112025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII), 70 Halaman, Tahun 2019 Pembimbing Sri Arnetti, S.H., M.H dan Lerri Pattra, S.H.,M.H ABSTRAK Salah satu kebijakan pemerintah sebagai pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah adalah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka Retribusi Pelayanan Makam yang termasuk kedalam golongan Retribusi Jasa Umum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan kewenangannya Pemerintah Daerah harus mampu mengatur dan melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Makam sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini, yang menjadi ruang lingkup permasalahan adalah tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan makam bagi etnis Tionghoa Padang, akibat hukum yang diberikan kepada ahli waris yang tidak membayar retribusi serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas keberatan ahli waris atas penetapan tarif retribusi. Kajian ditekankan kepada masyarakat pembayar retibusi di TPU Bungus yaitu warga etnis Tionghoa Padang yang memiliki keunikan makam dengan ukuran yang berbeda dari makam umat Islam pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris yaitu melihat kenyataan yang ada di dalam praktek di lapangan dan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan makam umumnya sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 hanya saja denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi sebesar 2% tidak diberlakukan dalam praktik di lapangan yang mana tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi makam adalah sulitnya menghubungi ahli waris sehingga akibat hukum bagi ahli waris yang tidak membayar retribusi setelah melalui beberapa tahap pemanggilan adalah makam keluarganya akan dibongkar untuk diisi jenazah baru. Kata Kunci : Pemungutan, Retribusi Makam, Etnis Tionghoa

Actions (login required)

View Item