IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG

Bayu, Pangestu B (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (297kB) | Preview
Preview	Text (BAB I : Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB VI : Penutup) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (179kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (183kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Dalam rangka untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu perwujudan tersebut ialah dengan dibentuknya sebuah organisasi perangkat pemerintah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu. Di Kota Padang OPD yang memiliki kewenangan tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan dari DPMPTSP tersebut ialah memangkas birokrasi yang ada dalam proses perizinan. Selama ini, perizinan-perizinan yang ada tersebar di berbagai macam OPD yang ada di Kota Padang. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP. Akan tetapi, kenyataanya perwujudan pelayanan terpadu satu pintu tersebut masih belum efektif. Masih banyak perizinan yang belum didelegasikan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik mengkaji Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada DPMPTSP Kota Padang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP Kota Padang masih belum efektif. Hal itu terjadi karena ada perizinan yang belum didelegasikan. Penyebabnya adalah pada variabel Sumber Daya baik pada indikator Sumber Daya Manusia maupun Non-Manusia. Pada indikator sumber daya manusia, kurangnya personil dalam melakukan pelayanan perizinan. Berikutnya indikator sumberdaya non-manusia yaitu finansial dan sarana/prasarana yang masih belum mencukupi dalam pelaksanaan perwako secara menyeluruh. Berikutnya, pada variabel sosial ,ekonomi dan politik. Pada indikator politik, masih belum adanya komitmen dari elit politik dalam upaya untuk mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan

Actions (login required)

View Item