PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG

Allya, Hurul Aini (2024) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (492kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kegiatan pelayanan publik pada hakikatnya menyangkut pemenuhan suatu hak, ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi) dan dilakukan secara universal. Salah satu bentuk kegiatan pelayanan publik tersebut adalah pembuatan surat keterangan catatan kepolisian yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri. Polri sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik tentu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pelayanan publik negara sudah mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Resort Kota Padang. 2) Apa saja faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Kepolisian Resort Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diketahui pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Kepolisian Resort Kota Padang belum optimal berdasarkan pada asas, prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik yang terdapat pada UU Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Beberapa indikator yang tidak terpenuhi terkait ketepatan waktu, kenyamanan dan sarana, prasarana serta fasilitas . Serta faktor faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan SKCK adalah faktor hukum, faktor sumber daya manusia, faktor dari masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. Kata Kunci: Pelaksanaan Pelayanan Publik, SKCK, Polresta Padang

Actions (login required)

View Item