SISTEM INFORMASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS BERBASIS IT BERDASARKAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Elvadila, Amin (2019) SISTEM INFORMASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS BERBASIS IT BERDASARKAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) 1 SAMPUL TA WTR.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 2 BAB I WTR.pdf - Published Version Download (430kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) 3 BAB V WTR.pdf - Published Version Download (130kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4 DAFTAR PUSTAKA TA WTR.pdf - Published Version Download (295kB) | Preview
	Text (TA Full Text) 5 FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat esensial bagi kelangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia atau human capital adalah model utama yang perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemauan organisasi perusahaan. Sumber daya manusia yang selanjutnya disebut SDM memiliki peranan strategis dalam organisasi, sebagai perencana, pelaksana, pengendali, dan evaluaasi suatu keberhasilan organisasi (Fathoni, 2006:11). Berhasilnya penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pembangunan suatu negara tergantung pada sumber daya aparatur negaranya yang lebih akrab disebut dengan PNS (Zainun, 2004:17). Semakin berkualitas sumberdaya manusia suatu organisasi maka akan semakin kreatif dan inovatif organisasi tersebut. Untuk meningkatkan produktivitas suatu organisasi pimpinan sangat berperan penting, bagaimana agar karyawannya mampu mengembangkan potensi dirinya. Secara kualitas, sumber daya manusia diukur berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaanya. Namun tanpa adanya laporan kondisi prestasi kerja pegawai, pihak organisasi atau perusahaan juga tidak cukup mampu membuat keputusan yang jernih mengenai pegawai mana yang patut diberi penghargaan atau pegawai mana 2 pula yang harus menerima hukuman selaras dengan pencapaian tinggi rendahnya prestasi kerja pegawai. Demi memenuhi kepentingan sebagian besar pegawai lainnya serta organisasi yang lebih luas, maka kebijakan penilaian prestasi pegawai harus tetap diselenggarakan dengan mengabaikan kepentingan sempit beberapa individu pegawai yang bermasalah. Untuk itu penilaian prestasi kerja sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Penilaian prestasi ini akan memberikan feedback yang baik kepada masing-masing individu. Byars dan Rue (1984) dalam Sutrisno (2009), “mengartikan prestasi sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencakup pada pekerjaannya”. Pengertian tersebut menunjukan pada bobot kemampuan individu di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pekerjaannya. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011, Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS menurut PP Nomor 46 Tahun 2011 ini terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur SKP dengan bobotnya 60 % serta Perilaku kerja dengan bobotnya 40 %. Namun dalam pelaksanaanya PNS sebagai objek penilaian sering menghadapi permasalah dalam pengisian SKP ini. Karena mengisi SKP secara manual tentunya akan memakan lebih banyak tenaga dan waktu PNS itu sendiri. Bagaimana tidak, data yang dikelola 3 sudah menumpuk dalam satu tahun kerja. Dalam pengisiannya pun sangat dibutuhkan ketelitian karena berhubungan dengan angka, seperti dalam melakukan perhitungan terhadap angka kredit karena menggunakan rumus tertentu. Sehingga banyak dijumpai PNS yang malas mengisi SKP. Pertimbangan pertama tentu karena banyak waktu yang dibutuhkan dalam pengisian SKP tersebut. Selanjutnya, kesulitan dalam mengumpulkan data-data dan pengarsipan berkas berkas hasil print out dalam satu tahun kerja . Memasuki era milenial 4.0, memaksa organisasi sektor publik terus mendorong kreatifitas dan inovasi aparaturnya. Konsep ini memerlukan sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan yang jauh lebih baik. Otomatisasi kantor adalah keseluruhan sistem elektronik yang mencakup komunikasi dan informasi ke dan dari elemen di dalam maupun luar perusahaan baik bersifat formal maupun informal, McLeeod (1996:85). Sehingga pemerintah menerapkan sebuah kebijakan e-Government. Penerapan kebijakan e-Government dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam mewujudkan pelayanan prima. Jadi dengan dibantu oleh kemajuan teknologi penilaian prestasi kerja bisa dilakukan secara online. Sehingga kebutuhan pelayanan bisa diakomodir agar lebih efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item