Kartika, Ratna Sari (2019) PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TERKAIT KETERSEDIAAN KAMAR RAWAT INAP PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
This is the latest version of this item.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (303kB) |
|
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version Download (455kB) |
|
Text (Bab IV)
BAB IV.pdf - Published Version Download (197kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (201kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.Pengawasan Ombudsman terkait dengan ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kesehatan dan hak pasien BPJS untuk mendapatkan kamar rawat inap dalam menjalani pengobatan.Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya Maladministrasi, yaitu perbuatan yang melawan hukum.Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat laporan tentang adanya dugaan maladministrasi penundaan berlarut salah satunya terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat DR.M.Djamil Padang.Pasien pengguna layanan BPJS kesehatan mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kamar rawat inap yang seharusnya menjadi hak dari pasien.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Baratterkait dengan ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Pusat DR. M.Djamil Padang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris).Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah Sumatera Barat dan Rumah Sakit Umum Pusat DR.M.Djamil Padang yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada pihak Terlapor, dan pihak Terlapor sudah memberikan klarifikasi kepada Ombudsman bahwa penundaan terjadi karena ruangan ICU terbatas dan pelaksanaan proses antrian ditentukan pada skala urgennya pasien yang ditentukan oleh dokter, sehingga pasien BPJS belum dapat dioperasi dan tidak mendapat kamar rawat inap, oleh karena itu Ombudsman berpendapat bahwa tidak adanya ditemukan maladministrasi. Kata Kunci : Pengawasan Ombudsman, Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Kamar Rawat Inap Pasien.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Syofiarti, S.H., M.Hum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 21 Jan 2019 12:30 |
Last Modified: | 21 Jan 2019 12:30 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/41671 |
Available Versions of this Item
-
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TERKAIT KETERSEDIAAN KAMAR RAWAT INAP PASIEN BPJS DI
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG. (deposited UNSPECIFIED)
- PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TERKAIT KETERSEDIAAN KAMAR RAWAT INAP PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG. (deposited 21 Jan 2019 12:30) [Currently Displayed]
Actions (login required)
View Item |