Suci, Hania Putri (2019) Penerapan Bauran Process dan Physical Evidence Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover)
01 COVER.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I Pendahuluan)
02 BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (210kB) | Preview |
|
|
Text (BAB V Penutup)
03 BAB V (PENUTUP).pdf - Published Version Download (146kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
04 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview |
|
Text (Tugas Akhir Utuh)
TUGAS AKHIR UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam perekonomian rakyat. Melalui lembaga keuangan negara/perbankan, pemerintah dapat membuat sistem atau persyaratan dalam proses peminjaman dana untuk modal usaha oleh masyarakat. Dalam melancarkan proses peminjaman di perbankan tersebut, harapan masyarakat untuk persyaratan tidak diperumitkan, begitu juga dengan proses peminjamannya di bank yang bersangkutan. Suku bunganya pun sangat berpihak pada masyarakat (Abdullah, 2014). Oleh karena itu, bank tidak hanya digunakan untuk menabung, tetapi bank juga memiliki fungsi seperti peminjaman uang, pengkreditan, dan lain sebagainya. Sejarah kegiatan perbankan pada mulanya dikenal sebagai pelayanan tukar-menukar uang. Pada saat itulah, bank diketahui selaku area tukar menukarnya sejumlah uang atau sebagai suatu wadah penukaran uang. Pada zaman dahulu, para penjual dari segala penjuru kerajaan melaksanakan suatu negosiasi melalui cara menukar sejumlah uang, yang mana penukaran uang dilaksanakan antara mata uang kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Aktivitas penukaran uang tersebut dapat dikatakan sebagai penjual valuta asing (money charger) (Kasmir, 2012). Pada saat sekarang ini, perbankan memiliki peranan selaku pengumpulan serta pemasok dana masyarakat. Perkembangan perbankan di Indonesia sudah mulai pesat. Perbankan berfungsi sebagai satu dari faktor penting pada aktivitas dalam bidang ekonomi di Indonesia. Dengan sebab itu, kemakmuran pada suatu bank di Indonesia bisa menjadi tolak ukur kemakmuran Indonesia. Besarnya fungsi dari pengendalian perbankan tergantung pada makmurnya suatu negara tersebut. Tidak saja negara itu, tapi masyarakatnya pun sangat memerlukan peranan dari perbankan tersebut dalam melancarkan aktivitas perekonomiannya, begitu juga dari kelompok usaha industri atau usaha lainnya yang butuh dukungan dari jasa bank. Tidak hanya bank milik pemerintah, namun terdapat juga beberapa bank swasta seperti Bank Central Asia dengan singkatan BCA. Bank tersebut merupakan bank milik swasta terbesar di Indonesia. Pada situasi seperti ini, bank-bank tersebut harus mempunyai masing-masing keunggulan untuk menarik nasabah agar nasabah tersebut ingin berinvestasi di bank itu. Pada tahun 2016 lalu, perusahaan perbankan di kawasan Sumatera Barat mendapat tindihan, dengan tercatatnya pertumbuhan diangka 7,22 persen di bawah dari perolehan tahun 2015 yang pertumbuhannya berada di kisaran angka 9 persen. Menurut Indra Yuheri dari kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumbar, tindihan pada tahun 2016 itu terjadi diakibatkan oleh faktor melemahnya ekonomi global dan juga menurunnya harga komoditas dalam negeri. Data dari Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) bahwa pertumbuhan aktiva dari bank umum pada wilayah tersebut membaik pada akhir tahun 2015 dari pada triwulan III tahun 2015 yaitu naik 12,9 persen dengan total aktiva Rp54,3 triliun. Pertumbuhan pada perbankan syariah di wilayah itu juga membaik dengan total aktiva memperoleh Rp4,13 triliun pada akhir 2015 (Faisal, 2017). Satu dari banyak perbankan punya pemerintah di negara ini yaitu Bank Tabungan Negara (BTN). Nama awal dari BTN iyalah DePost Pasar Bank. Selanjutnya nama tersebut diubah dengan nama Bank Tabungan Pos di tahun 1950. Kemudian Bank Tabungan Pos diubah lagi dengan nama Bank Tabungan Negara Indonesia unit V serta pada akhirnya berubah dan ditetapkan dengan nama Bank Tabungan Negara pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1968 (Kasmir, 2012). BTN mengalami beberapa permasalahan di daerah kota Padang ruang lingkup Sumatera Barat, diantaranya fasilitas layanan masih terbatas. Seperti ketersediaan mesin ATM di daerah kota Padang tidak banyak. Hanya 9 titik saat sekarang ini yang tersedia untuk ATM bank tersebut, sehingga untuk pengambilan uang tunai untuk daerah yang tidak ada ATM bank itu masih menggunakan ATM bank lain, contohnya ATM Bersama ataupun ATM Prima. Apabila dibandingkan dengan bank-bank pesaing yang sesama BUMN seperti BNI, BRI, dan Mandiri dimana ATM nya lebih banyak dan sudah hampir tersebar di wilayah kota Padang. BTN sekarang ini sudah menerapkan transformasi digital banking dalam meningkatkan layanan perbankannya atau yang lebih dikenal dengan BTN Digital Solution. Hal ini wajib dilakukan oleh Bank BTN, karena rata-rata bank pemerintah maupun bank swasta lainnya sudah menerapkan digital banking. Kemudian untuk outlet bank BTN tidak terlalu banyak atau masih terbatas juga, yaitu 1 kantor cabang, 3 kantor kas, 1 kantor kas layanan pos online, serta 5 kantor cabang pembantu di daerah kota Padang. Untuk beberapa tahun terakhir, sumber daya manusianya kurang kompeten, sehingga pada tahun ini dilakukan inovasi yaitu karyawan-karyawannya telah dibekali dengan pendidikan-pendidikan atau pelatihan secara khusus.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Dessy Kurnia Sari, SE, M.Bus (Adv) |
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > D3 Pemasaran |
Depositing User: | d3 pemasaran ekonomi |
Date Deposited: | 21 Jan 2019 12:25 |
Last Modified: | 21 Jan 2019 12:25 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/41527 |
Actions (login required)
View Item |