YHOGI VERNANDO, YHOGI (2016) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNTUK PEMENUHAN HAK NORMATIF BURUH PADA PT. NATURAL SUMATERA CONSULTANT, KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Abstrak)
abstrak.pdf - Published Version Download (28kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
bab 1.pdf - Published Version Download (27kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
Bab iv.pdf - Published Version Download (28kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN)
Daftar kepustakaan.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview |
|
Text (SKRIPSI FULL)
pdf skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha. Adakalanya hubungan itu menngalami suatu perselisihan. Perselisihan hubungan industrial sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak normatif buruh dalam satu perusahaan. Hal ini juga terjadi di kota Padang pada PT. Natural Sumatera Consultant. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial untuk pemenuhan hak normatif buruh pada PT. Natural Sumatera Consultant ? 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk pemenuhan hak normatif buruh pada PT. Natural Sumatera Consultant ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapa disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di PT. Natural Sumatera Consultant yaitu perselisihan hak normtif buruh yang bersifat ekonomis yaitu upah. Dimana adanya keterlambatan upah dari perusahaan kepada karyawan dikarenakan perusahaan tidak memiliki dana talangan/ dana simpanan, sehingga upah karyawan ditunda sampai biaya proyek dilunasi oleh klien. Dimana proses penyelesian perselisihan ini dilakukan perundingan bipartit. Dimana didalam perundingan tersebutmengembil jalan perdamaian dan tercapainya kata sepakat antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh dengan syarat pihak pengusaha harus memberikan kompensasi atas keterlambatan upah tersebut
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | s1 ilmu hukum |
Date Deposited: | 29 Mar 2016 04:31 |
Last Modified: | 28 Apr 2016 10:18 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/3947 |
Actions (login required)
View Item |