PENERTIBAN TANAH MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT YANG DIKUASAI MASYARAKAT Disusun Oleh :

Teguh, Senthosa Indra (2018) PENERTIBAN TANAH MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT YANG DIKUASAI MASYARAKAT Disusun Oleh :. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (137kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (290kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (118kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa tanah merupakan elemen yang sangat vital bagi bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena peran yang sangat penting tersebut, Negara memandang perlu untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Berdasarkan peran tersebut, kewenangan Negara untuk mengatur penggunaan tanah antara lain diwujudkan dalam PP No. 10 tahun 1961 dan kemudian diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. KAI Divre II diketahui bahwa masih banyak tanah tanah milik PT. KAI Divre II pada pinggiran sepanjang rel kereta api yang pada jalur tersebut tidak aktif lagi dilintasi oleh kereta api. Untuk menghindari adanya penggunaan tanah tanah tersebut oleh masyarakat secara melawan hukum, maka PT. KAI Divre II menata kembali kepemilikan tanah tersebut dengan cara mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan masyarakat untuk mempergunakan tanah kosong disepanjang lintasan rel kereta api yang sudah tidak digunakan lagi. Perjanjian pemanfaatan tanah tersebut, maka PT. KAI Divre II sebagai pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tanah untuk dimanfaatkan oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang penyewa yaitu masyarakat adalah membayar harga sewa. Permasalahan timbul dalam perjanjian sewa menyewa tanah milik PT. KAI Divre II disebabkan karena wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan masyarakat yang menyewa tanah tersebut antara lain karena memanfaatkan tanah aset PT. KAI Divre II tanpa izin maupun tidak mengembalikan tanah yang disewa setelah berakhirnya perjanjian, maka timbul permasalahan hukum yaitu pihak PT. KAI Divre II akan melakukan penggusuran dan meminta pihak penyewa untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah kepada pihak PT. KAI Divre II, berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk pemanfaatan atas aset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat, (2) Bagaimana bentuk penertiban atas aset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat yang dimanfaatkan secara ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisis deskriptif. Bentuk pemanfaatan atas aset tanah milik PT. KAI Divre II yaitu dengan cara mengadakan perjanjian sewa dengan pihak ketiga. Terhadap permasalahan yang terjadi antara PT. KAI Divre II dengan pihak ketiga selaku penyewa, PT. KAI Divre II memberikan pemberitahuan pengosongan lahan, maksimal 3 kali pemberitahuan setiap 5 hari. Namun berdasarkan fakta lapangan yang penulis dapatkan, pihak penyewa melunasi kewajibannya setelah mendapat pemberitahuan pertama, maka permasalahan yang terjadi dianggap selesai. Kata Kunci : Penertiban, Tanah, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat

Actions (login required)

View Item