PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KOTA PADANG DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA DI KOTA PADANG

Nesi Mongeri, Nesi (2018) PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KOTA PADANG DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA DI KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (492kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (205kB) | Preview
Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER & ABTRACT.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP/KESIMPULAN) PENUTUP.PDF Download (136kB) | Preview
Preview	Text (TUGAS AKHIR ILMIAH UTUH) TESIS FULLL.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KOTA PADANG DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA DI KOTA PADANG (Nesi Mongeri, 1520123048, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 109 hlm) ABSTRAK Tanah merupakan suatu kebutuhan fundamental dari setiap Warga Negara saat ini, yang terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh dan mempertahankan tanah yang mereka inginkan dan mereka miliki. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai yang sangat tinggi secara derajat seseorang ditengah masyarakat. Dilihat secara mendalam, maka hak milik atas tanah memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu, sedangkan hak guna usaha hanya untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian (perkebunan), perikanan atau peternakan. Demikian pula dengan hak guna bangunan hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah milik orang lain atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sebidang tanah yang mempunyai sertipikat ganda muncul dan menjadi akar pahit bagi hukum pertanahan yang ada di Indonesia. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; 1)Bagaimana sampai munculnya sertipikat ganda yang merupakan alat bukti sah kepemilikan tanah atau penyebab timbulnya sertipikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah di Kota Padang? 2) Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak berwenang menyelesaikan masalah sertipikat ganda dan bagaimana peran Kementerian ATR/BPN Kota Padang dalam menyelesaikan permasalahan sertipikat hak milik ganda (overlapping) di Kota Padang? 3) Bagaimana akibat hukum dengan adanya sertipikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah di Kota Padang?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, bersifat perspektif analisis dengan objek kajian meliputi asas-asas hukum, efektivitas hukum di Masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian hukum Empiris adalah aturan-aturan hukum dan fakta yang berkembang ditengah masyarakat. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumenter, berkaitan dengan Sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa faktor penyebab munculnya permasalahan sertipikat ganda adalah masyarakat itu sendiri yang kurang arif dan bijaksana menjaga tanah milik sendiri. Kelalaian dari pihak kelurahan dan BPN dalam pengukuran dan pemetaan yang tidak diperbaharui. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Overlapping, Sengketa.

Actions (login required)

View Item