STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG

Shindy, Budi Pratiwi (2017) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover) cover.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (265kB) | Preview
Preview	Text (Bab 5) BAB 5 (Penutup).pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (122kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full Text) fullpack.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada saat sekarang ini, aktivitas administrasi memegang peranan penting dalam usaha pencapaian tujuan dan memenuhi kebutuhan sebuah instansi maupun perusahaan. Setiap instansi ataupun perusahaan mempunyai permasalahan administrasi yang berbeda - beda sesuai dengan situasi dan kondisi instansi atau perusahaan itu sendiri. Keberhasilan suatu instansi atau perusahaan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya administrasi yang dijalankan. Karena dengan lancarnya administrasi dalam suatu instansi atau perusahaan akan sangat membantu dalam pencapaian tujuan instansi atau perusahaan tersebut. Administrasi sebagai seni dalam mengatur suatu kegiatan perkantoran memerlukan pemahaman pegawai terhadap teori - teori administrasi dan kelihaian para pegawai untuk mempraktek an teori - teori tersebut dalam pelaksanaan aktivitas instansi atau perusahaan. Agar kegiatan perkantoran dapat berjalan efektif dan efisien diperlukan suatu standar yang menjadi pedoman atau acuan bagi pegawai dalam melaksanakan kegiatannya. Istilah pedoman atau acuan bagi pegawai dalam melaksanakan kegiatan perkantoran tersebut adalah Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi 2 dan alat penilaian kinerja instansi atau peru sahaan berdasarkan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit - unit kerja yang bersangkutan. Apabila dalam sebuah instansi atau perusahaan tidak terdapat standar operasional prosedur maka bisa dipastikan akan terjadi begitu banyak ketidakteratur an pegawai dalam melakukan pekerjaannya dan pihak manajer pun tidak mempunyai pedoman dalam penilaian kinerja. Hal ini mengakibatkan, apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan akan sulit untuk ditelusuri penyebabnya dan penilian kinerja pegawai juga menjadi lebih sulit. DPRD Kota Padang merupakan suatu instansi pemerintahan yang bertugas mewadahi, melayani dan memfasilitasi tugas - tugas dan kegiatan - kegiatan anggota dewan. Agar para pegawai dapat melaksanakan tugasnya untuk mewadahi, melayani dan memfasilitasi tugas - tugas dan kegiatan - kegiatan anggota dewan tersebut maka para pegawai membutuhkan adanya standar operasional prosedur yang menjadi pedoman atau acuan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas - tugasnya

Actions (login required)

View Item