Penetapan Nilai Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Bagi Debitur (Studi Putusan Nomor 586/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Pst.)

Indri, Sas Putri (2026) Penetapan Nilai Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Bagi Debitur (Studi Putusan Nomor 586/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Pst.). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I Pendahuluan) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (58MB)
	Text (BAB IV Penutup) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (10MB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (12MB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penetapan nilai limit dalam lelang eksekusi hak tanggungan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi kreditur maupun debitur. Namun, dalam praktiknya, penetapan nilai limit sering menimbulkan persoalan, khususnya ketika nilai yang ditetapkan dinilai tidak mencerminkan nilai wajar objek jaminan dan berpotensi merugikan debitur. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 1). Bagaimana pengaturan hukum mengenai penetapan nilai limit lelang eksekusi hak tanggungan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2). Bagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) PMK 122/2023 mengatur batasan kewenangan pejabat lelang dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan nilai limit lelang eksekusi hak tanggungan? dan 3). Bagaimana kesesuaian penetapan nilai limit lelang dalam Putusan No. 586/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Pst. dengan pengaturan normatif yang berlaku dan asas keadilan bagi debitur? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pengaturan mengenai penetapan nilai limit lelang di Indonesia tidak mengalami kekosongan hukum karena telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996, PMK 122 Tahun 2023, dan Standar Penilaian Indonesia. Namun demikian, pengaturan tersebut masih mengandung kekaburan norma, khususnya terkait luasnya diskresi Penjual dalam menetapkan nilai limit, ketiadaan parameter kewajaran yang tegas, serta belum optimalnya pengawasan substantif, yang berpotensi merugikan debitur; 2). Pasal 60 ayat (6) PMK 122/2023 membatasi kewenangan pejabat lelang hanya pada aspek administratif dan prosedural, sehingga menimbulkan kekosongan pengawasan substantif terhadap kewajaran nilai limit; dan 3). Putusan No. 586/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Pst., penetapan nilai limit dinilai sah secara yuridis-formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena berpotensi merugikan debitur secara tidak proporsional.

Actions (login required)

View Item