Pengawasan Tambang Mineral Komoditas Batuan Bahan Galian Jenis Pasir, Batu, Dan Kerikil (Sirtukil) Di Kabupaten Padang PAriaman

Afifa, Nailannaja (2016) Pengawasan Tambang Mineral Komoditas Batuan Bahan Galian Jenis Pasir, Batu, Dan Kerikil (Sirtukil) Di Kabupaten Padang PAriaman. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Watermark Abstrak.pdf - Published Version Download (91kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (Pendahuluan)) Watermark Pendahuluan.pdf - Published Version Download (276kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir (Penutup)) Watermark Penutup.pdf - Published Version Download (80kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Watermark DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (103kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Watermark Skripsi Lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pertambangan mineral batuan bahan galian jenis pasir, batu, dan kerikil termasuk salah satu komoditas tambang yang banyak dilakukan oleh penambang dikarenakan komoditas tambang ini sangat penting dalam hal pembangunan dan aktivitas tambangnya pun hanya berlokasi di sepanjang aliran sungai. Namun, pada kenyataannya pertambangan mineral batuan ini memiliki dampak yang besar bagi lingkungan apabila dilakukan dalam kurun waktu terus-menerus dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Hal inilah yang menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat meminimalkan dampak dari pertambangan mineral batuan ini. Diperlukan adanya kewenangan yang jelas dan upaya penegakan hukum yang tegas dari pihak-pihak yang berwenang. Dalam Skripsi ini permasalahan yang dibahas adalah kewenangan pemerintah daerah dan upaya penegakan hukum tambang batuan dengan rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi di dalam menguasai tambang mineral komoditas batuan bahan bahan galian jenis pasir, batu, dan kerikil di Kabupaten Padang Pariaman setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? 2. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan untuk tambang mineral komoditas batuan bahan bahan galian jenis pasir, batu dan kerikil di Kabupaten Padang Pariaman?. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi di lapangan. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder yang diolah berdasarkan analisis kualitatif, yaitu dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas ESDM Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal perizinan tambang mineral batuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sudah beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat namun, dalam hal pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman masih memiliki kewenangan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mengawasi kegiatan tambang di lokasi pertambangan. Hasil penelitian mengenai pengawasan tambang mineral batuan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu untuk tambang berizin yang tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik akan dikenai sanksi administrasi seperti teguran sedangkan untuk tambang tanpa izin maka akan dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Actions (login required)

View Item