PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DI NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Annisaa, Devira (2021) PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DI NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (363kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (130kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (193kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam hidup bermasyarakat, tentunya ada suatu kebiasaan masyarakat setempat yang dijadikan sebagai aturan dalam berkehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya disebut sebagai hukum adat. Hal yang sama juga terdapat dalam masyarakat adat Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Masyarakat adat Nagari Ulakan memiliki aturan adat yang berpayungkan pada Hukum Adat Minangkabau dalam menjaga moral masyarakatnya. Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara yang melanggar nilai moral seperti perzinahan, masyarakat Nagari Ulakan cenderung menggunakan aturan adat dengan alasan tertentu. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman?. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman yaitu diakomodir oleh lembaga KAN yang pelaksanaannya melalui Seksi Peradilan Adat dengan prosedur sidang adat yang telah ditentukan. Setiap perkara memiliki prosedur yang berbeda, begitu pula pada perkara perzinahan. Perbedaan prosedur penyelesaian perkara perzinahan lebih fokus kepada penjatuhan sanksi/hukumannya berdasarkan status perkawinan dari pelaku. 2. Kendala yang dihadapi berasal dari segi penerapan prosedur sidang adat, maupun berasal dari pelaku dan masyarakat hukum adat yang kerap melakukan tindakan main hakim sendiri.

Actions (login required)

View Item