RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT SUKU KOTO DENGAN PEMERINTAH KOTA DALAM SENGKETA PERLUASAN TANAH JALAN BY PASS DI BUKITTINGGI

MEIRIZKA, WULANDARI (2014) RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT SUKU KOTO DENGAN PEMERINTAH KOTA DALAM SENGKETA PERLUASAN TANAH JALAN BY PASS DI BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201501201646th_pdf20skripsi20fix.compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi untuk melakukan penataan jalan tanah By Pass Bukittinggi diawali pada tahun 1992. Saat itu pemerintah berkeinginan menata jalan By Pass menjadi jalan yang lebih hidup. Akan tetapi antara masyarakat dan pemerintah tidak mendapatkan kesepakatan. Namun, tanpa adanya kesepakatan proyek pembangunan tanah jalan By Pass tetap berlangsung. Sehingga memunculkan konflik antara masyarakat Suku Koto dengan pemerintah Kota Bukittinggi. Kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2012, konflik terjadi kembali antara masyarakat Suku Koto dengan pemerintah Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian studi kasus dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposif sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisa etik dan emik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Proses resolusi konflik yang dilakukan dengan cara negosiasi dan konsolidasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Gagalnya upaya resolusi konflik yang dilakukan pemerintah disebabkan oleh masyarakat Suku Koto dan pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pihak yang berkonflik belum mencapai kesepakatan, dikarenakan keduanya saling bertahan dalam pertentangan kepentingan mereka. Teori Kebutuhan Identitas yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa identitas masyarakat Suku Koto terancam dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Kemudian penggunaan Teori Kebutuhan Identitas dalam penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan teori ini tidak cukup kuat dalam menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi. Teori ini belum menjawab pertanyaan penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan. Kata kunci: Resolusi Konflik, Masyarakat, Pemerintah.

Actions (login required)

View Item