PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hengki Rahmad, Saputra (2021) PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (219kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (96kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Keterbukaan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal penting yang harus diterapkan dalam pembentukannya, salah satu wujud dari keterbukaan yaitu adanya partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sudah tidak lagi diperhatikan khusus bagi pembentuk produk hukum daerah dalam pembentukan suatu peraturan daerah. Pengaturannya sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seringkali pelaksanaan Asas Keterbukaan terhadap proses pembentukan peraturan daerah pejabat pembentuk peraturan daerah belum sesuai dengan ketentuan yang ada misalnya tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Kedua, Apa akibat hukum jika asas keterbukaan tidak terlaksana dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Hasil penelitian ini bersifat deskriptif. Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan melalui perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan namun belum optimal karena mekanisme penerapan asas keterbukaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dari Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah untuk ikut dalam kegiatan publik hearing belum maksimal, yang mana pada saat pemerintah dan instansi terkait mengundang masyarakat untuk melakukan publik hearing tersebut, masyarakat belum maksimal untuk memenuhi undangan kedatangan yang telah disampaikan pihak pemerintah dan instansi terkait, sehingga masyarakat masih banyak yang mengabaikannya. Kedua, akibat hukum apabila asas keterbukaan belum dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah, maka akan muncul cacat prosedural dalam pembentukan peraturan daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan uji materil ke Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item