PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI (STUDI KENAGARIAN PAUH V KECAMATAN PAUH KOTA PADANG)

Tata, Bella Nadya Rise (2021) PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI (STUDI KENAGARIAN PAUH V KECAMATAN PAUH KOTA PADANG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (239kB) | Preview
Preview	Text (BAB I - PENDAHULUAN) BAB 1.pdf - Published Version Download (449kB) | Preview
Preview	Text (BAB V - PENUTUP) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) TATA BELLA NADYA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum dalam konstitusinya. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia sudah menganut sistem hukum tersendiri. Masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui dan dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun terjadi perubahan dalam pemerintahan Nagari yang disebabkan oleh kebijakan dan intervensi pemerintah untuk mengatur sistem pemerintahan desa secara seragam yang dituangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Desa. Hal ini mengakibatkan hilangnya bentuk asli pemerintahan otonom di setiap daerah. Pemerintah Daerah Sumatera Barat sendiri berupaya untuk memadukan unsur adat dan birokrasi modern dalam satu lembaga formal yaitu Pemerintahan Nagari. Perpaduan dua konsep ini akhirnya menjadi salah satu sumber konflik. Masalahnya kombinasi kedua elemen ini tidak mudah dilaksanakan. Maka dari itu rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimana peraturan tentang lembaga adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kedua, bagaimana peranan Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kenagarian Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif-Empirs. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah produk perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti serta penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 sudah mengatur tentang peran lembaga adat. Kedua, berdasarkan hasil penelitian di Kenagarian Pauh V pemberlakuan peraturan ini justru tidak terlaksana dan berjalan dengan baik, tetapi bukan berarti peran dari lembaga adat tidak ada. Peran lembaga adat di Kenagarian Pauh V terlihat dari adanya koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan oleh lembaga adat dengan pemerintah setempat, adanya peran Kerapatan Adat Nagari dalam mediasi sengketa, tetap dilaksanakannya upacara adat, kegiatan adat dan hal-hal yang menyangkut kebiasaan lainnya. Kata Kunci : Nagari, Kerapatan Adat Nagari, hukum adat, peraturan daerah.

Actions (login required)

View Item