Nurul, Aulia Rahmi (2016) TANGGUNG JAWAB PERDATA AIR TRAFFIC CONTROL (ATC) TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Abstrak)
abstrak.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I Pendahuluan)
BAB I.pdf - Published Version Download (278kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV Penutup)
BAB IV.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Masalah kecelakaan pesawat tidak terlepas dari masalah pengelolaan yang salah satunya berupa pelayanan navigasi penerbangan yang diberikan oleh bandar udara melalui Air Traffic Control (ATC). Oleh karena itu timbul suatu permasalahan mengenai hal ini, sehingga dirasa perlu untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab ATC terhadap kecelakaan pesawat khususnya dalam aspek perdata. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan ATC secara umum, pengaturan ATC dalam kecelakaan pesawat baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ATC dapat dibebankan tanggung jawab apabila terbukti menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan pesawat. Namun sampai saat ini belum ada pengaturan khusus yang membahas mengenai tanggung jawab ATC tersebut baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional. Karena belum adanya pengaturan khusus yang membahas permasalahan di atas maka apabila terjadi kasus yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab ATC, akan diselesaikan dengan hukum nasional masing-masing negara. Untuk saat ini bentuk pertanggung jawaban ATC khususnya dalam perdata secara umum dapat dilihat berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional yang ada, seperti Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Chicago 1944, Konvensi Roma 1952, Montreal Protocol 1975. Sedangkan untuk Indonesia tanggung jawab ATC dalam aspek perdata dapat dilihat secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kata Kunci : Tanggung Jawab Perdata, Air Traffic Control, Kecelakaan Pesawat
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | s1 ilmu hukum |
Date Deposited: | 25 May 2016 07:55 |
Last Modified: | 25 May 2016 07:55 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/9545 |
Actions (login required)
View Item |