PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM UPAYA PEGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE).

Nanda, Kurniawan (2021) PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM UPAYA PEGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE). Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (111kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version

Download (338kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version

Download (100kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (238kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kejahatan pencucian uang (money laundering) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masing¬-masing negara memiliki suatu lembaga yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, begitupun dengan negara Indonesia yang membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) yang melakukan fungsi penyelidikan dengan mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai sebagai perbuatan pencucian uang dan informasi tersebut dapat menjadi petunjuk bagi penegak hukum lainnya dalam upaya pengembalian aset negara dengan bantuan timbal balik (mutual legal assistance). Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah peranan PPATK dalam upaya pengembalian aset negara melalui metode MLA. Kedua¸ apa kendala PPATK dalam upaya pengembalian aset negara melalui MLA. Ketiga, Bagaimanakah Bentuk Kerjasama antara (PPATK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Pencucian Uang Lintas Negara Atas Tindak Pidana Korupsi. Demi menunjang hasil pebahasan di atas metode penelitian yang digunakan adalah Yurudis Sosiologis, Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PPATK merupakan Financial Intelligence Unit (FIU), yang berperan menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada penegak hukum. PPATK juga dapat membangun kerjasama bilateral untuk meningkatkan efektifitasnya dalam pertukaran informasi. Namun PPATK memiliki beberapa kendala di dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti: Perbedaan Sistem Hukum, Double Criminality, tidak lengkapnya informasi yang didapat, Belum adanya undang-undang yang mengatur terkait perampasan aset. Lambatnya penangananan perkara, dan terbatasnya penyidik instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik. Selanjutnya PPATK juga memiliki kerjasama dengan KPK seperti permintaan dan pertukaran informasi dari KPK ke PPATK maupun sebaliknya. Kata Kunci: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengembalian Aset, Penelusuran Aset, Mutual Legal Assistace (MLA)

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Dr. Yoserwan, S.H.., M.H.,LL.M
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 19 Nov 2021 03:09
Last Modified: 19 Nov 2021 03:09
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/94652

Actions (login required)

View Item View Item