PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN BARANG BERUPA ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Puput, Afrina (2021) PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN BARANG BERUPA ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (290kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (329kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (100kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (245kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Corona Virus Disease 2019 harus dihindari dengan menggunakan alat pelindung diri. Perbuatan penimbunan alat pelindung diri yang dilakukan pelaku usaha dalam menimbun dan menaikan harga barang sehingga terjadinya kelangkaan dan dengan ini dapat menjadikan APD sebagai barang penting selama pandemi. Perbuatan penimbunan barang penting diatur dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, namun terdapat kekurangan pada Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik mengkategorikan alat pelindung diri sebagai barang penting, sedangkan dalam hukum pidana adanya asas legalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif artinya penelitian ini menggunakan analisis terhadap produk-produk hukum dan mengumpulkan data melalui studi dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian. Berdasarkan latar berlakang penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 Juncto 107 relevan sebagai dasar penyidikan oleh penyidik dalam perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi Covid-19? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi Covid-19? Adapun hasil penelitian yaitu penggunaan terhadap Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 29 jo 107 belum secara maksimal dapat digunakan dikarenakan pengaturan terkait pengakategorian barang penting tersebut tidak secara gramatikal menyebutkan alat pelindung diri sebagai barang penting, meskipun sudah terdapat perubahan terhadap peraturan presiden yang menetapkan barang penting ini namun tidak adanya pengkategorian demikian, faktanya bahwa masih adanya kesulitan yang dialami oleh penyidik menindak pelaku perbuatan penimbunan alat pelindung diri. Pihak penyidik harus hati-hati dalam menindak lanjuti kasus tersebut karena adanya asas legalitas dalam hukum pidana yang memiliki prinsip lex scripta dan lex certa. Dengan kebijakan hukum pidana dapat dijadikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap kasus penimbunan barang berupa alat pelindung diri tersebut, yaitu dengan melakukan pembaruan dan mengkategorikan alat pelindung diri sebagai barang pentingdengan mempertimbangan dan memperhatikan berbagai hal-hal penting yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Keyword: Undang-Undang Perdagangan, Penyidikan, Penimbunan Alat Pelindung Diri

Actions (login required)

View Item