PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL (NCB-INTERPOL) DALAM MENANGANI PERERDARAN KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA

Indah, Mulyati (2020) PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL (NCB-INTERPOL) DALAM MENANGANI PERERDARAN KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (76kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (259kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (18kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (80kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK NCB-Interpol didasarkan pada Pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang merupakan organisasi internasional yang fokus pada kejahatan transnasional dan internasional. NCB-Interpol berperan dalam menangani kejahatan terorganisir peredaran obat-obatan ilegal dan pemalsuan alat-alat kesehatan yang dikenal dengan “Pharmaceutical Crime Area” atau kejahatan farmasi. NCB-Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negeri, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB-Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/203/V/1992. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah yang pertama bagaimana pengaturan NCB-Interpol dalam menangani perederan kosmetik ilegal di Indonesia, kedua apa peranan dan hambatan NCB-Interpol dalam pencegahan perederan kosmetik ilegal di Indonesia. Kosmetik ilegal merupakan produk kosmetik yang diprduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk, karena mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi Negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pengaturan NCB-Interpol diatur berdasarkan surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 1954. Peranan NCB-Interpol yaitu melakukan pemberantasan kejahatan antar lintas negara dan upaya menanggulangan kejahatan internasional atau transnasional dengan hambatan yang dihadapi adalah belum adanya kepercayaan antara penegak hukum, penegakan hukum tiap-tiap negara yang berbeda serta Undang-undang yang dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan farmasi masih lemah. Kata Kunci : NCB, ICPO, Kosmetik Ilegal,

Actions (login required)

View Item