PELAKSANAAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA GURU HONOR DI KOTA PAYAKUMBUH

AZNIZENTI, AZNIZENTI (2016) PELAKSANAAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA GURU HONOR DI KOTA PAYAKUMBUH. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (ABSTRAK) 01. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (411kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) 03. BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (122kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) 05. THESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam pemberian insentif kepada guru honor dianggap sebagai tindakan penyelamatan kesejahteraan masyarakat di Kota Payakumbuh, ternyata menimbulkan ketidakseimbangan pelaksanaan prestasi antara para pihak yang membuat kesepakatan. Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang kontroversial dengan kesepakatan yang dibuat para pihak di satuan pendidikan yang sepertinya diabaikan. Kesepakatan yang terjadi antara pihak ini apakah dapat dimasukkan ke dalam sebuah perjanjian yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi guru honor. Kemudian dengan pemberian insentif oleh pemerintah daerah kepada para guru honor di Kota Payakumbuh apakah dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat yang tidak akan menimbulkan akibat hukum baik secara perdata ataupun pidana, hal inilah yang menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan dalam tesis ini yaitu : 1) Bagaimanakah bentuk perjanjian yang dapat diterapkan terhadap guru honor di Kota Payakumbuh. 2) Bagaimanakah perlindungan hukum guru honor di Kota Payakumbuh. 3) Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran insentif kepada guru honor di Kota Payakumbuh. Dengan Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dimana penelitian yang penulis lakukan dengan jalan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Adapun hasil penelitian penulis memperlihatkan bahwa kajian teoritis maupun empiris dalam tulisan ini masih berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana bentuk perjanjian yang dapat diterapkan terhadap guru honor di Kota Payakumbuh hanyalah bentuk perjanjian lisan yang diikuti dengan surat keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan guru honor di satuan pendidikan yang dipimpinnya untuk guru yang mengajar di sekolah negeri dan surat keputusan Ketua Yayasan untuk guru yang mengajar di sekolah swasta. Akibat para pihak membuat perjanjian lisan tersebut maka tidak ada perlindungan hukum bagi guru honor. Walaupun untuk mengapresiasi kinerja guru honor tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh telah memberikan insentif kepada guru honor tersebut baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, namun hal tersebut tidak juga memberikan perlindungan hukum karena tidak adanya aturan yang benar-benar mampu menjamin keberadaan guru honor baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah. Secara yuridis formal pembayaran insentif guru honor di Kota Payakumbuh, dalam pelaksanaannya sesungguhnya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan secara hierarki. Pembayaran insentif hanya berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sejak tahun 2007 dan berdasarkan SK Walikota Payakumbuh tentang Penetapan penerima insentif guru honor di Kota Payakumbuh.

Actions (login required)

View Item