PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP EKS-TAHANAN POLITIK PKI DI SUMATERA BARAT (1971-1998)

Haldi, Patra (2020) PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP EKS-TAHANAN POLITIK PKI DI SUMATERA BARAT (1971-1998). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (264kB) | Preview
Preview	Text (KESIMPULAN) KESIMPULAN.pdf - Published Version Download (169kB) | Preview
	Text (TESIS FULL PATRA) TESIS FULL PATRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap para eks tahanan politik di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan empat langkah dalam metode sejarah (heuristik; kritik sumber; interpretasi dan historiografi). Data mengenai pengawasan dan pembinaan diperoleh dari arsip-arsip seperti laporan Gubernur Sumatera Barat, Direktorat Sosial Politik dan Kopkamtib. Selain itu, dilakukan wawancara terhadap sejumlah eks tahanan politik yang berdomisili di Sumatera Barat. Selanjutnya data-data didapatkan dari sumber-sumber sekunder dalam buku, artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini menggunakan konsep dominasi dan hegemoni untuk memberikan analisis atas kontrol negara terhadap eks tahanan politik PKI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah menganggap bahwa PKI adalah bahaya laten. Para eks-tapol ini dianggap berpotensi untuk menghidupkan kembali PKI dan komunis. Untuk itu pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas mereka. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk menanamkan dominasi dan hegemoninya terhadap para eks tahanan politik tersebut. Pada dasarnya pengawasan dan pembinaan adalah untuk menanggalkan paham komunis dan menjadikan para eks-tapol menjadi pancasilais. Selama para eks tahanan politik itu tidak dianggap pemerintah melakukan sesuatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban maka mereka akan dibiarkan untuk hidup bebas. Hal ini membuktikan adanya dominasi dan hegemoni negara dalam bidang ekonomi, politik dan sosial terhadap para eks tapol PKI di Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item