PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER PADA PEMERINTAHAN KOTA PADANG PASCA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang)

RINALDI, HERMANSYAH (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER PADA PEMERINTAHAN KOTA PADANG PASCA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (109kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (315kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (103kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Tenaga Honorer merupakan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dalam waktu tertentu dan bekerja pada pemerintah namun berkekdudukan bukan sebagai PNS. Penerimaan tenaga honorer merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh terbatasnya jumlah PNS yang ada guna melaksanakan tugas umum pemerintahan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer bukan lagi bagian dari Pegawai yang bekerja pada pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya. Dengan demikian Pegawai ASN terbagi atas dua yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang ASN tersebut. Pada praktiknya keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhan agar tugas pemerintahan tetap berjalan. Penulis merumuskan 2 masalah, 1) Perlindungan hukum bagi tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kota Padang pasca pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Kendala dalam perlindungan hukum bagi tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kota Padang pasca pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam merumuskan masalah tersebut penulis menggunakan metode yaitu yuridis sosiologis terkait dalam pengumpulan data, study dokumentasi, dan wawancara dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sebagai pelaksana manajemen kepegawaian dalam membantu tugas pokok pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis teliti adanya penghapusan kedudukan tenaga honorer dalam Undang-Undang ASN namun pada praktiknya tenaga honorer masih dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Demikian juga dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tetang Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun perlindungan hukum juga terhambat dengan bererapa kendala baik secara yuridis maupun non yuridis.

Actions (login required)

View Item