PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TEMPAT-TEMPAT PEMANDIAN SEBAGAI KEGIATAN USAHA WISATA ALAM DI KAWASAN CAGAR ALAM LEMBAH ANAI KABUPATEN TANAH DATAR

YESI, RATNA SARI (2014) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TEMPAT-TEMPAT PEMANDIAN SEBAGAI KEGIATAN USAHA WISATA ALAM DI KAWASAN CAGAR ALAM LEMBAH ANAI KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201412311040st_skripsi lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (795kB)

Abstract

Perbuatan mengerjakan, dan/atau menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah adalah termasuk kedalam tindak pidana kehutanan. Tindakan menduduki kawasan hutan Cagar Alam Lembah Anai secara tidak sah telah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Singgalang Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat tidak hanya menduduki kawasan tetapi juga telah menggunakan kawasan yang pada akhirnya telah merubah fungsi kawasan. Lembah Anai yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam kini berubah fungsi menjadi Kawasan Wisata Pemandian Alami. Terhadap kegiatan ini perlu dilakukan penegakan hukum. Maka berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum kehutanan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah; 1. Bagaimana proses berdirinya tempat wisata pemandian di kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kab. Tanah Datar? 2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tempat wisata pemandian di Cagar Alam Lembah Anai? 3. Bagaimana koordinasi pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tempat wisata pemandian di Cagar Alam Lembah Anai? Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data yang bersumber pada penelitian lapangan, tinjauan kepustakaan, dan studi dokumen, dengan tujuan memperoleh data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses berdirinya tempat wisata pemandian di kawasan Cagar Alam Lemba Anai bermula dari keinginan masyarakat yang ingin memanfaatkan potensi panorama Lembah Anai, namun keinginan ini ditolak Pihak berwenang dalam hal ini BKSDA Sumbar, dan kemudian masyarakat membangun tempat wisata tanpa izin dari pihak BKSDA Sumbar. Terhadap tindakan pembangunan tanpa izin ini, pihak yang berwenang tidak melakukan tindakan tegas apapun termasuk mengajukan kelembaga peradilan. Pihak berwenang disini tidak hanya BKSDA Sumbar tetapi juga Pemda Tanah Datar, koordinasi yang dilakukan hanyalah dalam bentuk saling terbuka dalam member dan menerima informasi. Dari hasil penelitian dapat disimpul akanbahwa; 1. Proses berdirinya tempat wisata pemandian di kawasan Cagar Alam Lembah Anai merupakan proses yang tidak sah/illegal, karena tidak tunduk pada UU Kehutanan; 2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang masih sangat lemah; 3. Koordinasi antara pihak yang berwenang masih kurang berperan dalam penegakan hukum kehutanan. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan karena ke-tidak mampuan BKSDA Sumbar dalam menggunakan kewenangan yang telah diberikan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Wisata Alam, Cagar Alam

Actions (login required)

View Item