PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENGESAHAN KOPERASI

M. Farhan, Arwin (2021) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENGESAHAN KOPERASI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (125kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (218kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENGESAHAN KOPERASI ABSTRAK Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, mengamanatkan agar lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, menyebabkan terjadinya perpindahan kewenangan mengenai keseluruhan proses pendirian, perubahan, dan pembubaran koperasi, yang mana sebelumnya diamanatkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah kemudian dialihkan kewenangan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pendirian, perubahan, dan pembubaran koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai wakil pemerintah di daerah serta perpanjangan tangan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pasca terjadinya perubahan peraturan. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi? Kedua bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik terhadap pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi terkait penyalahgunaan pinjaman usaha simpan pinjam koperasi? Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Notaris Pembuat Akta Koperasi serta studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah peralihan pengesahan dan pendirian koperasi pada saat sekarang ini tidak mengurangi dan merubah kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. Penyelenggaraan pengawasan koperasi yang mengikuti perkembangan zaman, melalui fasilitas digitalisasi kelembagaan menjadi strategi pengawasan juga memperkuat usaha simpan pinjam koperasi dari aspek pelanggaran hukum dan dalam perlindungan hukum yang kuat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat berupaya lebih, dalam pengawasannya terhadap usaha simpan pinjam koperasi dengan cara memaksimalkan fungsi pengawasan yang sudah di ada, terutama dalam hal verifikasi saat melakukan tinjauan rutin terhadap koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Kata Kunci: Peran, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Notaris Pembuat Akta Koperasi, Peralihan Kewenangan, Pengawasan.

Actions (login required)

View Item