KEDUDUKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH TERKAIT PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia)

Anjaz Muhammad Fauzan, Hakim (2020) KEDUDUKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH TERKAIT PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (Bab I pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (346kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (174kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (160kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan. Tetapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, masih terus terjadi dari berbelitnya birokrasi, pelayanan tidak maksimal, hingga praktek pungutan liar. Sudah menjadi tugas Ombudsman untuk memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengeluarkan rekomendasi atas laporan tersebut yang ditujukan kepada terlapor. Dari uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai Kedudukan Rekomendasi Ombudsman Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Terkait Pelayanan Publik (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia), dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu ke-1 Bagaimanakah kedudukan rekomendasi Ombudsman dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang dikalukan oleh Badan Usaha Milik Daerah? ke-2 Bagaimana kekuatan hukum surat rekomendasi Ombudsman dalam upaya peningkatan pelyanan publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah? Penulisan tulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama kedudukan Rekomendasi Ombudsman terhadap Badan Usaha Milik Daerah terkait Pelayanan Publik adalah Rekomendasi Ombudsman sebagai kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Ombudsman. Kedua rekomendasi Ombudsman memeliki kekuatan yang bersifat wajib dilakukan, apabila Rekomendasi Ombudsman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan maka Ombudsman akan melaporkan terlapor kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ombudsman dapat mempublikasikan Surat Rekomendasi tersebut ke publik.

Actions (login required)

View Item