Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Padang Periode 2009-2014

IRFAN, JULIANTO (2016) Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Padang Periode 2009-2014. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRACT 2 Nya.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (301kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB Akhir.pdf - Published Version Download (190kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (258kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL) ISI Complete.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Badan Kehormatan (BK) dibentuk untuk menegakan kode etik DPRD, namun BK tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehubungan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Hal ini disebabkan karena BK tidak terlalu memiliki keberanian moral, politik dan hukum yang tegas untuk memberikan sanksi kepada anggota dewan. Tidak hanya tentang pengaduan perilaku buruk anggota Dewan tetapi juga berbagai penyimpangan terhadap tindakan yang dilakukannya. Anggota BK merasa terancam posisi politiknya dari atasannya didalam partai.Untuk memperkuat Eksistensi BK, maka masyarakat sebagai pemilik kedaulatan hendaknya diberi porsi yang lebih besar untuk bisa berpartisipasi dalam penegakan kode etik DPRD. Kode Etik yang merupakan acuan dari sikap dan perilaku anggota dewan haruslah dijadikan langkah tegas dalam melakukan berbagai kebijakan agar tidak terjadinya berbagai penyimpangan dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan DPRD kota Padang terhadap anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014 belum jelas dan berfungsi maksimal meskipun sudah dijalankan dengan baik. Hal ini karena BK DPRD Kota Padang masih mempunyai banyak kendala dalam menjalankan wewenangnya terutama dalam rekruitmen keanggotaan BK, lemahnya penerapan tata tertib dan kode etik DPRD, pedoman tata beracara BK, masalah prosedural penanganan pengaduan yang rumit dan berbelit-belit.

Actions (login required)

View Item