PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (PERAMPASAN ASET TANPA TUNTUTAN PIDANA) DALAM RANGKA MENDORONG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Gerry, Putra Suwardi (2016) PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (PERAMPASAN ASET TANPA TUNTUTAN PIDANA) DALAM RANGKA MENDORONG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (136kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (601kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) CLEARING FIX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Di Indonesia, aktivitas tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun semakin tidak terkendali. Praktik korupsi yang semakin tidak terkendali tersebut kemudian melahirkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Berkaitan dengan hal tersebut, selama ini penegakan hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 30 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Korupsi) cenderung mengutamakan jalur pidana yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana daripada perampasan aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya jalur pidana tidak cukup efektif untuk meredam, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Sejauhmanakah efektifitas pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara, 2) Bagaimanakah implementasi perampasan aset dalam perspektif NCB Asset Forfeiture (perampasan aset tanpa tuntutan pidana) dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara, dan 3) Bagaimanakah komparasi pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif NCB Asset Forfeiture di berbagai negara lainnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dilakukan terlebih dahulu harus menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, padahal dalam praktiknya terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menghambat proses pemeriksaan perkara korupsi tersebut. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui NCB Asset Forfeiture dapat dilakukan sebelum, sesudah atau secara bersamaan dengan proses jalur pidananya. Dalam perkembangannya, beberapa negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti Swiss dan Filipina telah menerapkan sistem perampasan melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau NCB Asset Forfeiture tanpa didasari dari kesalahan pemilik aset tersebut di dalam ketentuan undang-undang formalnya.

Actions (login required)

View Item