RAHMAT, AFRIANANDO (2014) PENERAPAN HAK-HAK ANAK OLEH PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Skripsi Full Text)
201412231117rd_rahmat afrianando.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat ini sangat b*ydc diantaranya adalah pencurian dengan Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus mendapatkan perlindungan hukum oleh Negar4 disini melalui aparat penegak hukum yaitu polisi. Dalam menerapkan hak-hak anak dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penyidik harus benar-benar menerapkan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak tersebut. Hak-hak anak yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1l Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijalankan untuk melindungi hak dan kepentingan anak sebagai tersangka tiodak pidana pencurian dengan pemberatan. untuk melihat mengenai penerapan hak-hak anak menurut Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Pedindungan Anak oleh penyidik terhadap anak sebagai tersangka tindak pirlana pencurian dengan pemberatan dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Apakah Penyidik di Unit PPA Polresta Padang menggunakan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut penerapamya terhadap hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan, apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik di Unit PPA Pokesta Padang dalam menerapkan hak-hak anak terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan apakah upaya yang dilakukan penyidik di Unit PPA Polresta Padang untuk mengatasi kendala rlalam menerapkan hak-hak anak terhadap tersangka tindak pidana dengan pemberatan. Dari hasil penelitian dftetahui penerapan hak-hak anak dalam prose$ penyidikan terhadap tersangka pencurian dengan pemberaAn di Unit PPA Polresta Padang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kendala yang ditemui Penyidik dalam penerapan hak-hak anak te,lhadap tersurgka tindak pidma pencurim dengm pemberatm hanya mengalami kendala yang bersifat intemal s.rftura dan prasarana penunjang, sering dipindah tugaskannya petugas polisi ke unit lain, terbatasnya jumlah polisi, seringnya penasehat hukum tidak mendampingi tersangka analq disatukan anak dengan tahanan dewasa dan ruangan penyidikan anak relatif kecil) dan ftktor ekstenral (rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor geografis kota Padang, orang tua pendamping sering menyebabkan anak takut berbicar4 kurang pahamnya orang tua dan tersangka mengenai perlindungan anak dan serinpya anak depresi dalarn tahanan). Upaya menanggulangi kendala yang ditemui pihak PPA kepolisian Polresta Padang dalam menerapkan hak-hak anak dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah ditanggutangi secara cukup bailq mulai dari proses penyidika4 kekurangan sarana dan prasarana pihak kepolisian Polresta Padang sudah menyampaikan kepada pihak Polda Sumatera Barat
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Mr Beni Adriyassin |
Date Deposited: | 19 May 2016 10:41 |
Last Modified: | 19 May 2016 10:41 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/9189 |
Actions (login required)
View Item |