PELAKSANAAN PENGGAJIAN PEGAWAI PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SAWAHLUNTO

VILA NOVITA, SYAH PUTRI (2014) PELAKSANAAN PENGGAJIAN PEGAWAI PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SAWAHLUNTO. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi full text) 201501292310thSKRIPSI Villa.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pemerintah memberikan kesempatan bekerja kepada rakyatnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pekerjaan itu berkaitan dengan pekerjaan dari pemerintah dan dari pihak swasta. Sehubungan dengan pekerjaan dari pemerintah, jenis pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdi pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pekerjaan dari pihak swasta disebut pegawai honorer. Setiap Pegawai mempunyai hak dan kewajiban, salah satu hak yang diperoleh pegawai adalah gaji. Gaji merupakan balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak, sehingga dapat memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam pemberian gaji kepada Pegawai, pemerintah menggunakan dua sistem yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan Pelaksanaan Penggajian Pegawai Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, serta apa saja masalah yang ditimbulkan maupun upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup untuk mengatasinya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini berupa yuridis sosiologis, yakni penulisan karya ilmiah berdasarkan penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan dikaitkan dengan fakta yang ada dilapangan. Dari hasil penelitian lapangan yang didapatkan, pelaksaan penggajian Pegawai Negeri pada Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto memakai sistem gabungan dari skala tunggal dan skala ganda, sedangkan penggajian pegawai honorer berdasarkan pendidikan, masa kerja, dan pekerjaan tambahan. Terkait dengan penggajian tersebut tidak ditemukan permasalahan yang bersifat yuridis karena sistem yang ada pada Badan Lingkungan Hidup sudah mengacu pada ketetapan Peraturan Perundang-undangan, tetapi adanya permasalahan yang bersifat non yuridis, yaitu adanya kecemburuan antar pegawai berkenaan ketimpangan gaji yang diberikan dikarenakan perbedaan beban kerja pada masing-masing pegawai yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kerja, ketidakjujuran pegawai dalam menyampaikan data diri yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan, minimnya pengawasan kinerja pegawai yang diberi insentif, sehingga tujuan pemberian insentif tidak tepat sasaran. Upaya dalam mengatasinya ialah dengan cara mengoptimalkan kinerja pegawai dan meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab bekerja terhadap diri pegawai itu sendiri serta mengoptimalkan mekanisme kontrol yang efektif.

Actions (login required)

View Item