PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PENABUNG BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/ POJK.07/ 2013 PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

TRI, WARDANI WASKITO PUTRI (2014) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PENABUNG BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/ POJK.07/ 2013 PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img] Text (SKRIPSI)
201405251717th_skripsi pute hukum.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (10MB)

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa -jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank. Nasabah yang menyimpan uangnya di bank mengharapkan keuntungan, keamanan dan kenyamanan, oleh karena itu harus ada perlindungan yang di berikan bank kepada nasabah penabung. Dalam hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan hal -hal di atas, tujuan dari penulisan hukum ini ada lah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan terhadap nasabah penabung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 pada Bank Nagari cabang utama Padang dan Kendala -kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindun gan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sifat pen elitian ini bersifat deskriptif . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen, wawancara serta pengisian angket quisioner dengan melakukan anal isis kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, permasalahan yang dibahas dapat diketahui yaitu (1) bahwa pelaksanaan perlindungan terhadapat nasabah penabung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Bank Nagari cabang utama Padang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (2) kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap nasabah penabung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lemahnya pihak Bank Nagari cabang utama Padang beserta kary awannya dalam pemahaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru sehingga amanahnya belum berjalan sebagaimana mestinya. Dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini, Bank Nagari cabang utama Padang hendaknya lebih memperbaiki kinerjanya da n nasabah harus mengetahui hak dan kewajibannya serta jangan menandatangi sesuatu yang belum para nasabah teliti atau pahami.Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa -jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank. Nasabah yang menyimpan uangnya di bank mengharapkan keuntungan, keamanan dan kenyamanan, oleh karena itu harus ada perlindungan yang di berikan bank kepada nasabah penabung. Dalam hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan hal -hal di atas, tujuan dari penulisan hukum ini ada lah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan terhadap nasabah penabung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 pada Bank Nagari cabang utama Padang dan Kendala -kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindun gan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sifat pen elitian ini bersifat deskriptif . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen, wawancara serta pengisian angket quisioner dengan melakukan anal isis kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, permasalahan yang dibahas dapat diketahui yaitu (1) bahwa pelaksanaan perlindungan terhadapat nasabah penabung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Bank Nagari cabang utama Padang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (2) kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap nasabah penabung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lemahnya pihak Bank Nagari cabang utama Padang beserta kary awannya dalam pemahaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru sehingga amanahnya belum berjalan sebagaimana mestinya. Dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini, Bank Nagari cabang utama Padang hendaknya lebih memperbaiki kinerjanya da n nasabah harus mengetahui hak dan kewajibannya serta jangan menandatangi sesuatu yang belum para nasabah teliti atau pahami.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Yth Vebi Dwi Putra
Date Deposited: 14 May 2016 04:51
Last Modified: 14 May 2016 04:51
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/8591

Actions (login required)

View Item View Item